PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

kali ini, postingan pelajaran dulu guys!
aku ambil PKN soalnya gurunya kece /? ampuun bu iraa :)) nggak bu, sebenernya karna baru aja ulangan sih u,u maunya pake pelajaran TIK tapi ini tugas TIK ._. oke, kita bahas KEBIJAKAN PUBLIK aja.

Kebijakan publik yaitu sesuatu yang dinyatakan, dilakukan, atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum.

• Dinyatakan -> peraturan perundangan
• dilakukan -> jika ada landasan hukumnya maka termasuk program. jika tidak ada maka termasuk tindakan yang bersifat isidental (sewaktu-waktu)
• tidak dilakukan ->sudah ada ide tapi belum bisa di realisasikan karna suatu sebab 

Bentuk-bentuk KP (kebijakan publik)

• peraturan perundangan
• program pemerintah
• tindakan pemerintah
• pidato pejabat tingg

lanjutnya kita bahas otonomi daerah. harusnya otonomi daerah dulu baru KP, yaudah sih gapapa /._.

Otonom = Kekuasaan/Kewenangan

Daerah = Wilayah/area

Otonomi daerah yaitu kekuasaan atau kewenangan pada suatu wilayah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. 

Perbedaan Otonomi daerah dengan Daerah Otonom:

• Otonomi daerah : pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar pemda bisa mengatur rumah tangganya.
• Daerah Otonom : daerah yang di beri wewenang untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya.

Landasan Hukum :

• Idiil : pancasila sila '4'
• konstitusional : UUD 45' Pasal 18,18A,18B tentang Pemerintah Daerah
• operasional :  
• TAP MPR NO. XV /MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan OTODA
• UU NO. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA
• UU NO.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara PEMSAT dan PEMDA

Pelaksanaan OTODA pada tanggal 01 Januari 2001

Tujuan OTODA :

1. meningkatkan kesejahteraan  rakyat
2. meningkatkan pelayanan umum
3. meningkatkan rasa demokratis
4. meningkatkan daya saing daerah
5. menciptakan ruang yang lebih luas untuk kemandirian daerah

Asas2 OTODA:

1. Asas Desentralisasi : penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah otonom
2. Asas Dekonsentralisasi : pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke gubernur sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah
3. Asas Tugas Pembantuan : penugasan dari pemerintah pusat ke kepala daerah/ desa, dari provinsi ke kepala daerah/desa, dari kabupaten/kota ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

sudah, postingannya sampai disini saja :)) masih banyak kalo di terusin, kalo ada waktu akan aku lanjutkan :))